merupakan salah satu amanah ekologis terpenting bagi keberlangsungan hidup manusia di muka bumi. Dalam lintasan sejarah, ancaman kebakaran hutan bukanlah fenomena yang baru muncul di era pemanasan global modern, melainkan telah menjadi tantangan serius sejak masa Kesultanan Utsmani.
Berdasarkan penelitian komprehensif yang ditulis oleh Erhan Kılıç pada tahun 2020 dalam jurnal ilmiah Ağaç ve Orman (Volume 1, Nomor 1, halaman 12–20) dengan judul “Osmanlı ormancılığında orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri” (Metode Penanggulangan Kebakaran Hutan dalam Kehutanan Utsmani), terungkap secara mendalam bagaimana pemerintah Utsmani antara tahun 1840 hingga 1920 berjibaku menghadapi bencana kebakaran hutan melalui berbagai pendekatan organisasi, teknis, dan instrumen hukum berdasarkan dokumen-dokumen arsip negara.
Penelitian Erhan Kılıç dalam jurnal ilmiah Ağaç ve Orman terkait kebakaran hutan pada kesultanan Utsmani
Pada masa Kesultanan Utsmani, pengelolaan hutan awalnya dibagi menjadi dua kategori utama, yakni hutan Ocaklık yang dikhususkan bagi pemenuhan kebutuhan militer serta diawasi secara ketat oleh korps Yanisari, dan hutan Cibâl-i Mübâha yang berarti pegunungan atau kawasan hutan bebas yang boleh dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat luas berdasarkan prinsip fikih Islam serta konsep negara kesejahteraan. Sayangnya, kelonggaran pengawasan pada hutan Cibâl-i Mübâha menjadikannya titik paling rawan terhadap aksi pembakaran hutan yang disengaja oleh oknum masyarakat, sehingga status pemanfaatan bebas tersebut akhirnya dihapus melalui Peraturan Kehutanan (Orman Nizamnamesi) pada tahun 1870.
Secara geografis, bentang alam Anatolia yang berada di sabuk iklim Mediterania dengan topografi curam memang sangat rentan memicu dan memperluas kobaran api, namun catatan arsip membuktikan bahwa faktor pemicu utamanya tetaplah ulah tangan manusia, baik karena kelalaian maupun kesengajaan demi keuntungan pribadi. Penduduk desa maupun pemilik peternakan kerap membakar hutan di lokasi terpencil untuk membuka lahan pertanian baru agar terhindar dari pajak hasil bumi (öşür), sekaligus karena lahan bekas bakaran memberikan hasil panen dan rumput gembalaan yang sangat subur selama beberapa tahun pertama.
Selain motif ekonomi yang disengaja, kebakaran hutan di era Utsmani juga kerap dipicu oleh kelalaian, kepercayaan takhayul, hingga gejolak peperangan. Api sering kali muncul akibat merembetnya kebakaran desa, percikan bara api dari cerobong kereta api uap (şimendifer), buangan puntung rokok, api unggun musafir dan pemburu, hingga pengasapan sarang lebah liar oleh pencari madu di lubang-lubang pepohonan. Bahkan, dokumen arsip mencatat adanya kepercayaan takhayul yang aneh di mana warga sengaja membakar hutan di dataran tinggi karena meyakini kepulan asapnya akan memengaruhi awan dan menurunkan hujan.
Situasi semakin memburuk ketika pecah Perang Balkan dan Perang Dunia I, di mana sekitar tiga ratus ribu hingga lima ratus ribu tentara desersi (firari) serta kelompok bandit bersembunyi di dalam hutan dan memicu banyak kebakaran besar, baik karena ketidaksengajaan maupun sengaja dibakar oleh bandit untuk menyibukkan aparat keamanan Utsmani, ditambah lagi dengan aksi tentara pendudukan Yunani yang membakar hutan saat mundur pada masa Perang Kemerdekaan.
Upaya pelembagaan kehutanan Utsmani dalam menanggulangi bencana ini dimulai dengan pendirian Direktorat Kehutanan pertama di Istanbul pada tahun 1840 beserta pemberlakuan 22 Pasal Rancangan Aturan Kehutanan (Orman Layihası), yang sempat ditutup karena kendala biaya namun kembali dihidupkan secara lebih terstruktur pada tahun 1869 hingga 1870 dengan bantuan para ahli kehutanan asal Prancis.
Secara teknis, publikasi pada jurnal Orman ve Maadin Mecmuası tahun 1890 serta buku panduan militer karya Menteri Perang Mahmut Kamil Paşa pada tahun 1916 merinci metode pemadaman yang sangat sistematis bagi para petugas dan prajurit. Api permukaan (örtü yangını) diinstruksikan untuk dipadamkan dengan memukulkan dahan berdaun, ranting, atau menimbunnya menggunakan tanah dengan sekop. Sedangkan untuk mencegah api merembet dan mengatasi api tajuk (tepe yangını), petugas diwajibkan membuka jalur sekat bakar (şerit) selebar minimal 20 meter yang dibersihkan dari ranting kering, serta menerapkan teknik api balik (karşı ateş) dalam kondisi darurat yang terukur.
Di musim kemarau yang rawan, pos-pos pantau militer memberikan peringatan dini kebakaran melalui tiupan terompet panjang atau lima kali tembakan senapan berturut-turut dalam lima detik, yang dilanjutkan dengan pengerahan regu pemadam militer serta masa penjagaan pendinginan lahan selama dua hari pascakebakaran agar api tidak menyala kembali. Pemerintah juga memobilisasi warga desa melalui instruksi kepala desa (muhtar), mengangkat penjaga kebakaran sementara (geçici yangın korucuları) pada bulan-bulan rawan dengan tunjangan uang roti, serta mendirikan gubuk-gubuk jaga yang dilengkapi peralatan cangkul, kapak, dan sekop.
Dari sisi penegakan hukum, Kesultanan Utsmani menerapkan sanksi yang sangat keras terhadap para perusak hutan. Berdasarkan Pasal 164 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Ceza Kanunname-i Hümayunu) yang dirujuk oleh Peraturan Kehutanan 1870, pelaku pembakaran hutan yang disengaja diancam dengan hukuman kerja paksa mendayung kapal (kürek cezası) seumur hidup, yang kemudian direvisi pada 15 Maret 1890 agar dapat diterapkan secara sementara sesuai tingkat kesalahan di lapangan.
Pemerintah bahkan sempat menerapkan metode fikih klasik bernama Kaseme pada tahun 1885 atas usulan Gubernur Sivas Halil Rıfat Paşa, di mana warga sekitar lokasi kejadian harus bersumpah tidak mengetahui pelaku pembakaran dan wajib menanggung ganti rugi kerusakan hutan secara kolektif apabila pelaku tak ditemukan, meskipun sistem ini akhirnya dihapus oleh Şura-yı Devlet (Dewan Negara) pada 28 Oktober 1904 karena nilai ganti ruginya dinilai tidak lagi proporsional.
Menariknya, karena ancaman hukuman kerja paksa seumur hidup dirasa terlalu berat dan tidak sebanding dengan kondisi sosial masyarakat yang tengah dilanda kesulitan perang, banyak pejabat pembuat berita acara maupun hakim pengadilan yang enggan menjatuhkan vonis tersebut atau memilih mencatat pelakunya sebagai tentara desersi agar kasusnya berstatus tak dikenal, sehingga penasihat kehutanan asal Austria, Hermann Veith, mengusulkan agar sanksi diganti menjadi denda administratif yang lebih praktis dan memberikan efek jera secara nyata.
Atas dorongan pembenahan administrasi pula, pada tahun 1918 pemerintah Utsmani mulai melakukan pencatatan statistik kebakaran hutan secara sistematis untuk pertama kalinya melalui buku induk “Orman Hariklerinin Kaydına Mahsus Defter”, yang mencatat 427 kejadian kebakaran dengan luas 26.564,7 hektare pada tahun 1918 dan 120 kejadian seluas 8.425,6 hektare pada tahun 1919.